Dianggap Tak Efektif, Apkasindo Minta Presiden Cabut DMO, DPO, dan FO

Ilustrasi kelapa sawit. (Antara)

Editor: M Kautsar - Kamis, 14 Juli 2022 | 17:25 WIB

Sariagri - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut aturan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), dan Flush Out (FO) minyak sawit mentah. Langkah ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan ketersediaan, kebutuhan, dan sebaran minyak goreng Indonesia.

“Mencabut DMO, DPO, dan Flush Out karena ketiga beban ini dianggap sudah tidak efektif pada saat ini,” kata Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung, dalam keterangan resminya kepada Sariagri, Kamis (14/7/2022).

Dalam surat terbukanya, Gulat juga meminta Jokowi memerintahkan Kementerian Keuangan untuk meniadakan pungutan ekspor dan bea keluar (untuk sementara waktu. Atau paling tidak menurunkan pungutan ekspor dari USD 200 menjadi USD100 dan menurunkan bea keluar dari USD288 menjadi USD100 serta menghapus FO sebesar USD200. 

“Asumsi yang digunakan adalah jika beban CPO sudah diturunkan maka harga CPO domestik akan terangkat, harga TBS kembali baik, ekspor akan kembali lancar, dan kondisi saat ini harga minyak bumi di atas harga CPO,” ujar dia.

Untuk menjaga supaya harga CPO global tidak terkoreksi (turun) akibat ekspor (stok CPO Indonesia), Gulat menyarankan supaya pemerintah meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri melalui memberlakukan mandatori Biodisel dari B30 ke B40. Dia meyakini ketersediaan CPO dalam negeri yang diperkirakan mencapai 7 juta ton bisa segera terserap paling tidak 3 juta ton untuk peningkatan dari B30 ke B40.

Gulat juga meminta Jokowi untuk memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan melekat kepada kantor pemasaran bersama KPBN. Dalam penjelasannya, harga referensi CPO yang ditetapkan Kemendag pada April 2022 hingga Juli 2022 sebetulnya cenderung stabil.

“Namun tidak demikian dengan harga tender di KPBN,” kata dia. 

Untuk itu, kata Gulat, agar proses tender di KPBN patuh terhadap harga referensi Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Permendag No.55 Tahun 2015 dan memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak dimasa pemulihan ini;

Gulat juga mendesak Kementerian Pertanian Supaya segera merevisi Permentan 01 Tahun 2018 tentang Tataniaga TBS. Menurutnya, permentan ini hanya diperuntukkan bagi petani yang bermitra.

“Faktanya luas kebun petani yang bermitra tidak lebih dari 7 persen dari total luas perkebunan rakyat (6,72 juta hektare) sisanya adalah petani swadaya yang melakukan usahataninya secara mandiri dan menggunakan harga referensi Kemendag untuk menjadi referensi perhitungan TBS,” ucap dia.

Video Terkait