Laporan Khusus: Tafsir Berulang Kemandirian Gula Nasional

Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)

Editor: Yoyok - Jumat, 11 November 2022 | 14:00 WIB

Sariagri - Walaupun manis gula tak berkurang namun urusannya selalu berulang saban pemerintahan. Inilah sebab muncul silih berganti program. Target kemandirian gula pun menjadi beban menahun.

Pemerintahan sekarang juga tak mau ketinggalan. Lewat program Percepatan Swasembada Gula ditargetkan Indonesia akan swasembada gula konsumsi pada 2025 dan gula rafinasi pada 2030.

Bahkan, Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Kebun Tebu Temu Giring, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (4/11/2022), menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong kemandirian Indonesia di bidang pangan, termasuk untuk komoditas gula. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 700 ribu hektare untuk ditanami tebu.

“Akan saya siapkan yang 700 ribu hektare itu. Sekarang baru dapat 180 ribu hektare, kita butuhnya 700 ribu hektare. Akan saya siapkan,” ucap Presiden.

Dengan lahan seluas itu, Presiden meyakini Indonesia akan bisa mandiri dan bahkan swasembada gula dalam lima tahun ke depan.

Presiden mengungkapkan lahan yang disiapkan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. “Nanti kita akan lari ke luar Jawa, karena kalau lahan 700 ribu hektare juga bukan lahan yang kecil. Tapi ini akan dengan sekuat tenaga akan saya akan siapkan,” ujarnya.

Dibandingkan dengan sebelumnya, pemerintahan sekarang agaknya lebih terprogram. Semisal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan transformasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk meningkatkan produksi dan hilirisasi gula dengan membentuk Sugar Co.

Fokus Sugar Co tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, meningkatkan kesejahteraan petani tebu, menjaga stabilitas harga gula petani, tetapi juga menjadi produsen bioetanol yang merupakan produk turunan dari tebu sebagai campuran bahan bakar minyak. Dengan terbentuknya Sugar Co maka payung usaha ini menjadi raksasa produsen gula di Tanah Air yang berhasil mengintegrasikan 7 perusahaan PTPN dan 2 cucu perusahaan. 

Kemudian, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memperkuatnya dengan membangun tata kelola gula nasional melalui regulasi yang tepat serta kolaborasi dengan asosiasi dan pelaku usaha. 

NFA diberi kewenangan melalui Perpres No.66 Tahun 2021, untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, seperti stabilisasi harga dan distribusi pangan, penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, besaran jumlah cadangan pangan pemerintah, serta harga pembelian pemerintah. 

Kewenangan itu menjadi pintu masuk bagi NFA untuk berperan aktif melakukan pembenahan tata kelola gula nasional secara in line melalui pola integrasi hulu-hilir yang solid. Salah satunya, dengan rumusan kebijakan penetapan harga acuan penjualan dan harga pembelian (HAP) tingkat petani. Harga jual gula yang baik di tingkat petani dapat memotivasi petani untuk terus menanam tebu sehingga suplai bahan baku tebu terjaga. 

Perlu diketahui, tantangan utama industri gula nasional adalah keterbatasan bahan baku tebu. Tanpa suplai bahan baku yang memadai pabrik tidak bisa beroperasi optimal sehingga menimbulkan produktivitas yang rendah dan inefisiensi. 

Saat ini harga pembelian gula kristal putih di tingkat petani sebesar Rp11.500 per kilogram. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan bersama NFA dengan Kementerian Perdagangan melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 2022. Sedangkan, harga acuan penjualan gula kemasan sebesar Rp13.500 per kilogram dan harga acuan penjualan gula kemasan di wilayah Indonesia Timur sebesar Rp14.500 per kilogram. 

Lebih jauh, pemerintah menempatkan Asosiasi Gula Indonesia (AGI) sebagai mitra strategis dalam memberikan masukan kebijakan terkait gula nasional. AGI bersama-sama NFA dapat berkolaborasi menjadi penghubung antar stakeholder guna merumuskan solusi bagi perbaikan industri gula nasional, dari mulai perumusan harga acuan hingga pembenahan on farm dan off farm

Sekadar informasi, berdasarkan data NFA, kebutuhan total gula nasional saat ini sebesar 7,3 juta ton per tahun, dari jumlah tersebut lebih dari 4 juta ton ketersediaan masih dipenuhi dari luar negeri. Kebutuhan gula konsumsi 3,2 juta ton setahun baru dapat dipenuhi 2,2 juta ton dari produksi negeri sendiri.

Grafis  a target='_BLANK' href='//sariagri.id/tags/38408/laporan-khusus'Laporan Khusus/a  (Sariagri/Faisal Fadly)
Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)

Pabrik Gula Tanpa Pelabuhan

Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan banyak syarat untuk mencapai kemandirian dan swasembada gula. Salah satunya, memodernisasi pabrik gula. 

"Itu investasi besar. Nah apakah akan ada investor yang masuk, itu satu hal," terangnya.

Menyinggung program swasembada gula, Khudori menyatakan tidak jelas terkait dengan gula industri. “Jadi krusial karena untuk gula industri sekarang ada 11 pabrik gula rafinasi itu semua swasta. Dan swasta itu pabriknya itu stand alone, artinya hanya pabrik pengolahan, tidak terintegrasi dengan kebun tebu," ujarnya.

Ia menerangkan, 11 pabrik gula tersebut hanya mampu mengolah bahan baku dalam bentuk raw sugar atau gula mentah. Untuk mengolahnya menjadi gula rafinasi atau industri tidak bisa lantaran sejak awal memang mesinnya sudah di-setting hanya untuk mengolah raw sugar.

"Karena pabrik tidak terintegrasi dengan kebun, berdirinya dekat pelabuhan. Tujuannya panen bahan bakunya di pelabuhan, impor. Yang jadi krusial bagaimana cara kita memastikan pabrik stand alone ini terkait bahan bakunya dan seluruhnya swasta. Kalau kita baca di draft Perpres, gula industri diserahkan kepada PTPN III holding gula. Walaupun dicsana disebutkan ada peluang swasta dilibatkan. Tapi sama sekali gak jelas seperti apa. Sementara kita tahu yang seperti saya bilang tadi 11 pabrik itu swasta dan sama sekali bahan bakunya itu tidak ada dari dalam negeri," jelasnya.

Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)
Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)

Terkait pengembangan gula konsumsi yang paling menjadi kendala adalah lahan. Apabila mengacu pada draf Perpres Swasembada Gula, sepenuhnya gula konsumsi diserahkan kepada PTPN III dengan melakukan konsolidasi dan membentuk yang namanya SugarCo.

"Ada 33 atau 34 pabrik gula BUMN yang disatukan dalam satu manajemen dan ini diharapkan 49 persen dari saham itu bisa dijual ke swasta, tapi saya nggak tahu sampai hari ini apakah sudah ada swasta yang tertarik atau sudah masuk dan ini butuh investasi yang besar triliunan," jelasnya.

Ia menyampaikan, dalam draft Perpres memang direncanakan ada penambahan luas lahan tebu seluas 700.000 hektar. Namun, lahan tersebut tidak menjelaskan lokasi tepatnya. Khudori mengungkapkan, jika mengacu pada data yang dihimpun, luas panen tebu pabrik gula BUMN justru turun menurun bukan bertambah.

"Jadi pertanyaan penting adalah 700.000 hektar itu dimana? Apakah di Jawa? Kalau di Jawa punya siapa? Di atas kertas lahan itu ada, tapi apakah clear dan clean di lapangan itu yang menjadi persoalan. Karena lahan yang dimiliki SugarCo, setahu saya hanya sekitar 30 pabrik BUMN nggak lebih dari 50.000 hektar. Kalau selama ini mereka klaim jumlah lahan 150.000 sampai 180.000 hektar itu sepertinya menghitung juga lahannya petani yang setiap Bukan itu saja, asumsi kenaikan produktivitas tebu menjadi 93 ton per hektare juga patut dipertanyakan. Sebab, produktivitas saat ini hanya berkisar 70 ton per hektare. Selain itu, pada rendemen juga meningkat menjadi 11,2 persen, di mana sekarang rendemen hanya berkisar 7 persen.

"Jadi sangat besar peningkatan, walaupun kita baca (draft Perpres) yang dibebankan kepada PTPN III itu lebih rendah. Nggak tahu aneh juga kenapa kalau kita baca draft Perpres itu sebetulnya pencapaian swasembada gula konsumsi  diserahkan ke PTPN III tapi beban PTPN III untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lahan dan menaikkan rendemen itu lebih rendah dari yang disebut di Perpres itu," papar Khudori.

Menurutnya, jika pemerintah, ingin menaikkan produktivitas hingga 93 ton per hektar, sementara yang dibebankan ke PTPN  3 itu hanya berkisar 83 ton per hektar, lalu yang bertanggung jawab untuk menaikkan produktivitas hingga 93 ton per hektar itu siapa? Begitu juga rendemen.

Khudori mengatakan yang tidak kalah penting untuk meningkatkan produktivitas dan rendemen adalah menerapkan terobosan teknologi baru. Mulai dari varietas unggul, bongkar ratun, penggunaan pupuk khusus dan lainnya. Menurutnya, peningkatan produktivitas tebu hampir selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah.

Khudori menerangkan bahwa petani tebu membutuhkan waktu panjang hingga bisa panen, berkisar 9 hingga 11 bulan. Sepanjang menunggu hasil panen tersebut, pemerintah seharusnya memberikan berupa insentif bagi petani, misalnya dana talangan biaya hidup 2-3 bulan sekali.

"Kalau kita mengacu ke praktik baik yang dikompilasi oleh FAO atau kita lihat Thailand itu ada insentif. Jadi selama menunggu panen itu kan petani tidak ada pendapatan, mereka kalau hanya menggantungkan pada hasil panen itu lama sekali hampir setahun itu mereka menggantungkan kepada apa," tuturnya.

Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)
Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)

Dia menambahkan, pengembangan gula tidak hanya berfokus pada mono produk. Untuk itu, negara perlu hadir untuk mengembangkan multiproduk, seperti halnya yang dilakukan oleh negara produsen gula.

"Ada produk bahan bakar, produk kertas, produk gula ada listrik juga. Itu semua membuat nilai tambahnya semakin besar dan mereka tidak tergantung pada satu produk dalam bentuk gula. Kalau misalkan harga gula lagi jatuh mereka tertolong oleh produk turunan yang lain yang itu juga menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan," jelasnya.

Dalam mencapai swasembada gula, pemerintah perlu konsisten dengan kebijakan yang sudah dibuat. Selama ini pemerintah selalu mengubah kebijakan seolah olah didikte oleh kepentingan tertentu.

"Peraturan yang mengharuskan pabrik atau industri terintegrasi dengan kebun itu sudah ada sejak 2004. Kalau kita cek aturan terakhir di UU Cipta Kerja 11 2020, aturan turunannya pun pemerintah justru menganulir keharusan untuk integrasi tersebut. Jadi pemerintah sangat tidak konsisten dan penganuliran atau pengecualian itu akhirnya berlaku untuk pabrik gula rafinasi yang kita tahu itu semua swasta. Dan swasta itu siapa jadi seolah-olah ada kepentingan yang diakomodasi lewat kebijakan yang itu membuat pemerintah tidak konsisten," bebernya.

Khudori mengungkapkan bahwa jika nantinya swasembada gula berhasil, maka seharusnya tidak semuanya berasal dari impor. "Kalau kita menggunakan pengertian swasembada yang dianut FAO itu FAO mendefinisikan swasembada itu kalau kebutuhan domestik bisa dipenuhi 90 persen dari produksi domestik. Artinya masih ada perlu 10 persen untuk impor. Jadi kalau impornya masih lebih besar dari itu ya namanya bukan swasembada," jelasnya.

Jangan Sampai Negara Rugi

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen mengatakan rancangan Perpres Swasembada Gula perlu dicermati lebih dalam. Pertama, perluasan area tanam yang tercantum di dalam rancangan aturan itu tidak menyebutkan area yang menjadi target perluasan area tanam.

Berbahaya, bila area tanam baru yang dibuka lokasinya jauh dari sentra pengolahan atau pabrik gula yang sudah ada saat ini.

"Lahannya di mana? Pabriknya di mana? harus jelas dulu! Satu lahannya di mana, di Aceh? ada nggak pabrik gula di sana? Kalau pabriknya di Jawa, makan banyak biaya. Bisa-bisa keburu busuk tebunya," tegas dia seperti dikutip sejumlah media, beberapa waktu lalu.

Selain masalah lokasi, ada juga kendala masalah kapasitas produksi pabrik. Saat ini, Indonesia sudah punya lahan tebu dengan total luas area mencapai 450.000 ha. Ia khawatir, bila produksi tebu di tingkat petani digenjot tanpa mempertimbangkan kapasitas pengolahan yang ada, bisa-bisa tebu yang diproduksi tidak terserap dengan baik dan harga tebu petani anjlok.

"Kalau mau ditambah jadi 700.000 ha, lalu produksinya siapa yang menyerap? Pabrik gula itu punya keterbatasan produksi, lalu pabriknya di mana, harus jelas," katanya

Ia pun mengungkapkan kekecewaannya tentang penyusunan rancangan Perpres itu yang dianggapnya tak melibatkan kalangan petani sehingga terkesan tumpul dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Bagaimana mau jelas? kita petani tidak diajak bicara," cetus dia.

Menurut Head of Agriculture Research dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Aditya Alta peningkatan produktivitas tebu sangat penting. Pasalnya, secara umum tanaman perkebunan produktivitasnya cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir termasuk tebu. 

"Kalau kita bandingkan secara relatif ya dengan negara-negara penghasil gula lain produktivitas lahan tebu per hektar tuh masih kalah. Tidak hanya hanya berbicara di tingkat kebun saja tapi di pengolahannya pun produktivitas dalam arti rendemen juga masih bisa ditingkatkan. Rendemen pabrik gula kita masih di bawah Filipina, cuma sekitar 8 persen kalau gak salah tingkat rendemennya," kata Aditya kepada Sariagri, Rabu (9/11/2022).

Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)
Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)

Aditya pun mempertanyakan kejelasan pemerintah tentang swasembada yang dimaksudkan. "Kalau yang dimaksud swasembada gula itu gula kristal putih (GKP) cukup gampang untuk dicapai karena kita nggak terlalu banyak impor untuk GKP," jelasnya.

Namun, untuk gula rafinasi dan gula mentah akan sulit mencapai swasembada. Sebab, produk-produk gula tersebut sebagian besar digunakan untuk industri. 

"Kalau yang dimaksud swasembada mencakup gula mentah dan gula rafinasi itu saya kira sulit dicapai dalam 5 tahun," pungkas Aditya.

Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)
Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)

Varietas Baru dari Brasil dan Metode Ring-Pit

Pemerintah terus berupaya mendorong pelaku usaha gula untuk meningkatkan produksi. Berbagai pendekatan dilakukan, baik sisi teknis melalui peningkatan produktivitas, ekstensifikasi lahan, perubahan pola kemitraan antara industri dengan petani Tebu, restrukturisasi bisnis korporasi maupun penguatan riset dan inovasi.

Lebih dari itu, ketersediaan benih yang berkualitas, berkesesuaian, berkecukupan dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas tebu. 

Presiden Jokowi sendiri memperkenalkan varietas baru dari Brasil kepada petani di Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kepala Negara menuturkan bahwa penanaman tebu dengan varietas baru dalam waktu 26 hari menunjukkan hasil yang baik. Bahkan, hasil penanaman tebu varietas baru itu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan di Brasil.

“Dengan telah ditanam (varietas baru) ini yang sudah 26 hari, dilihat tadi hasilnya luar biasa. Biasanya di Brasil itu hanya nongolnya 2 (batang), di sini bisa nongol 4 atau 5 (batang). Ini juga sesuatu yang luar biasa,” tutur Presiden.

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Irham mengatakan peluang peningkatan produktivitas tebu dalam rangka akselerasi swasembada gula nasional masih terbuka.

"Hasil studi di enam pabrik gula di lingkungan PT Perkebunan Negara (PTPN) XI pada 2018 menunjukkan adanya peluang peningkatan produksi tebu secara signifikan," kata Irham, beberapa waktu lalu..

Pada 2020, tercatat potensi peningkatan produksi tebu PTPN bersama rakyat berdasar protas tertinggi 37.9 ton. Sedangkan berdasarkan protas maksimal dicapai yakni 48.2 ton.

Lalu, peluang peningkatan produksi gula nasional dengan teknologi yang dikuasai petani saat ini bisa ditingkatkan menjadi 3.326.750 ton. Dengan teknologi yang lebih baik, produksi gula nasional bisa ditingkatkan menjadi 4.047.237 ton.

 "Lalu bagaimana agar produksi gula nasional bisa mencapai 5,9 juta ton sehingga kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri bisa dipenuhi tanpa harus impor?" tuturnya.

Irham mengatakan hal tersebut bisa dicapai dengan terobosan teknologi melalui adopsi metode ring-pit. Teknologi ini telah diaplikasikan di India. Tebu ditanam di lubang bundar (ring-pit). Bakalan tebu ditanam secara melingkar dengan mengikuti kontur lubang.

Metode ini menghemat pupuk, daya serap tanaman terhadap pupuk maksimal, menghemat air, batang yang tumbuh besar-besar. Selain itu juga meningkatkan produktivitas dan rendemen seperti yang dilaporkan Indian Institute of Sugarcane Research di mana tingkat produktivitas tebu di India meningkat dua hingga tiga kali lipat (100-300 persen).

"Sementara berdasar hasil penelitian kita, peningkatan produktivitas maksimal sebesar 1,75 kali atau 78 persen. Dengan adopsi metode ring-pit memungkinkan kita tak hanya swasembada namun juga bisa mengekspor gula,"paparnya.

Baca Juga: Laporan Khusus: Tafsir Berulang Kemandirian Gula Nasional
Usai Pisahkan 13 Pabrik Gula, PTPN XI Fokus Produksi Tebu dan Kedelai

Peningkatan produktivitas baik dengan metode eksisting maupun dengan metode ring-pit membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, dana tersebut bisa dialokasikan dari pungutan impor gula (levy) yang besarnya ditetapkan dengan peraturan.

Berbagai program, strategi, dan metode pengembangan gula nasional sudah banyak yang menafsirkan. Kini, kita sabar menanti hasilnya. Jika pun berganti pemerintahan, kita cuma bisa menunggu tafsir apa lagi yang akan digaungkan. Gula memang manis tapi siapa yang punya? (yoyok bp, rashif usman)

Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)
Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)
Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)
Grafis Laporan Khusus (Sariagri/Faisal Fadly)

Video Terkait