Palm Co Segara 'Go Public', Pemerintah Bisa Intervensi Pasar Minyak Goreng

Editor: Yoyok - Senin, 27 Februari 2023 | 17:00 WIB

Sariagri - Menteri Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Erick Thohir mengatakan salah satu tujuan penawaran umum perdana [initial public offering/IPO] saham Palm Co agar pemerintah bisa mengintervensi pasar saat harga minyak goreng bergejolak. 

Palm co merupakan konsolidasi BUMN PT Perkebunan Nusantara yang sebanyak 14 perusahaan menjadi 4 perusahaan. Selanjutnya, setelah mengurangi jumlah tersebut, BUMN bakal memisahkan perusahaan khusus kelapa sawit menjadi Palm Co.  

Palm Co mempunya potensi lahan hingga 600.000 hektare [ha]. Dengan total lahan tersebut, PalmCo berpotensi untuk mengintervensi pasar minyak goreng. 

Erick mengatakan saat ini pangsa pasar pemerintah hanya 3 persen dari total pasar minyak goreng di Indonesia sebab mayoritas pemain minyak goreng adalah perusahaan swasta. 

Menurutnya total lahan seluas 600.000 hektare itu bisa menjadi yang terbesar di dunia. Dengan potensi lahan tersebut, pemerintah bisa mengintervensi pasar ketika harga bergejolak. 

Dia mengatakan manfaat Palm Co tidak hanya bagus secara pasar, tapi juga bisa memberdayakan petani. 

“Palm Co kita dorong untuk ketahanan pangan salah satunya kalau kita benar-benar mengkonsolidasi 600.000 hektare kita bisa mengintervensi market,” kata Erick Thohir di Jakarta, Senin [27/2/2023]. 

Erick mengatakan, selain ketahanan pangan, PalmCo juga akan didorong untuk memenuhi ketahanan energi. Nantinya, kata dia, Palm Co ditargetkan untuk bisa menghasilkan B35. “Ini bicara ketahanan energi ingat dari Palm Co itu ada B35 artinya apa kalau nanti ada listrik, ada B35 ada gula etanol BBM-nya tambah sedikit lagi itu fungsinya kenapa kita dorong,” kata Erick. 

Palm Co ditargetkan dapat melangsungkan penawaran umum perdana saham pada tahun ini. Kementerian BUMN juga menyiapkan aksi korporasi untuk Palm Co untuk mengamankan persediaan minyak kelapa sawit dalam negeri dengan target memiliki pangsa pasokan minyak kelapa sawit hingga 10-15 persen. 

“Ini belajar dari kemarin minyak goreng mahal, kita operasi pasar ngos-ngosan, karena pangsa pasokan kita cuma 3 persen. Nah, kalau kita bisa 10 persen-15 persen, private sector tetap kita dorong, kita tidak mau monopoli pasar. Tapi kalau nanti ada kejadian minyak goreng mahal, BUMN bisa membantu,” kata Erick.