5 Langkah Strategis Peremajaan Sawit Rakyat Versi Bappenas

Program Peremajaan Sawit Rakyat menunggu sertifikasi bibit sawit keluar sebelum ditanam (Sariagri/ Al Karim)

Penulis: Yoyok, Editor: Redaksi Sariagri - Rabu, 20 Januari 2021 | 12:45 WIB

SariAgri - Guna mengatasi masalah produktivitas dan efisiensi kelapa sawit yang akan menunjang pembangunan energi terbarukan, pemerintah telah menetapkan langkah strategis yaitu akselerasi peremajaan sawit rakyat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan langkah strategis akselerasi peremajaan sawit rakyat akan direalisasikan dengan 5 (lima) program.

“Pertama, melakukan penataan sawit rakyat seluas 2,4 hektare. Kedua, akselerasi replanting sawit rakyat dengan sumber pembiayaan campuran dari APBN, BPDPKS, dan dunia usaha. Ketiga, penerapan good agricultural practices (GAP) untuk peningkatan produktivitas sawit rakyat dan sertifikat ISPO. Keempat, integrasi kebun sawit rakyat dengan pengolahan hasil produksi skala kecil. Dan kelima, akselerasi keterkaitan antara basis produksi sawit rakyat dengan distribusi hasil,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/1).

Dijelaskan, sawit merupakan komoditas andalan ekspor dengan kapasitas produksi sekitar 40 juta ton per tahun. Dengan potensi tersebut, pemerintah menargetkan terwujudnya pembangunan energi terbarukan yang akan dicapai pada tahun 2025.
 
“Implementasi pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2020 pemerintah telah melakukan penyusunan BEDP yaitu (basic engineering design project) dan tender DFC (Dual Feed Competition), tahun 2021 pemerintah menargetkan penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decicion). Sementara itu tahun 2022 dan 2023 pemerintah menargetkan untuk membangun EPC,” jelas Menteri Suharso.

Berita Perkebunan - Baca Juga: Harga TBS di Bangka Kembali Naik, Tembus Rp2.019 per Kg
Indonesia Akan Lawan Kampanye Hitam Sawit

Suharso menambahkan pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp32 triliun. “Sebanyak RP1,1 triliun ditargetkan bersumber dari APBN, Rp11,9 triliun dari BUMN, dan swasta sebesar Rp19 triliun. Sementara itu pembangunan ini akan ditangani oleh 3 Kementerian, yakni: Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negri, BUMN dan swasta,” paparnya.

Baca Juga: 5 Langkah Strategis Peremajaan Sawit Rakyat Versi Bappenas
Kenaikan Tarif Pungutan Ekspor Guna Keberlanjutan Produksi Sawit



Menurutnya, pada perkebunan sawit rakyat, produktivitas dan efisiensi harga sangat sulit dicapai karena penggunaan bibit yang tidak berkualitas, lemahnya kelembagaan dan managemen produksi, serta kurangnya pengetahuan dan SDM perkebunan rakyat.

“Minyak kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan dunia, sehingga sebagai produk global sawit harus mengikuti isu perdagangan global yakni kompetitif dan diproduksi secara terus menerus (sustaibable). Sementara itu daya saing perkebunan kelapa sawit sangat tergantung dari produktivitas dan efisiensi biaya produksi,” pungkasnya.

Berita Peternakan : Ternak Lebah Madu Yang Menggiurkan

Video Terkait