Berita Perkebunan - Pemerintah kembali menaikan pungutan ekspor CPO atau dana sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
SariAgri - Di tengah petani sawit tengah menikmati harga sawit yang tinggi, pemerintah kembali menaikan pungutan ekspor CPO atau dana sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No 57/PMK.05/2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pungutan ekspor CPO baru berkisar USD 55 per ton sampai USD 255 per ton atau ini akan menyesuaikan harga CPO.
Mansuetus Darto Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), menangapi kenaikan pungutan ekspor CPO, tentunya sama saja pemerintah ingin memiskinkan petani, di saat harga CPO sekarang ini naik yang diikuti dengan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS)/buah sawit petani.
Pungutan kembali dinaikan, padahal pemanfaatannya dari hasil pungutan ini hanya untuk subsidi biodiesel (B30) yang dimiliki para konglomerat sawit.
"Kami sudah menghitung, dengan pungutan 55 dolar saja, harga berkurang 150 rupiah/kg TBS petani. dan jika pungutan 55 dolar hingga 255 dolar itu sudah sangat membunuh petani, sebab akan mengurangi harga hampir 500 rupiah/kg TBS. Kapan petani menikmati harga TBS yang bagus? Jelas ini hanya untuk kepentingan para konglomerat sawit dan mereka di subsidi petani," ujar Darto seperti dikutip dari SPKS.
Baca Juga: Tidak Semua Perusahaan Sawit Nikmati Kenaikan Harga CPO
Harga TBS Sawit Daerah Ini Naik Rp30 per Kilogram
Darto kembali menjelaskan bahwa, Kebijakan ini sangat salah kaprah, dikeluarkan ketika COVID-19. Dimana kita tahu bersama, termasuk petani sawit terdampak misalnya ada kenaikan pupuk, saprodi ditingkat petani, selain itu menyangkan karena petani sawit tidak dilibatkan dalam konsultasi akan dampaknya dari kenaikan pungutan CPO ini.
“Kebijakan ini hanya mau mengejar ambisi target untuk melangkah ke B40 dan sangat merugikan petani sawit di indonesia. Kami minta agar kebijakan ini segera di evaluasi kembali termasuk Badan yang mengelola dana sawit (BPDPKS) sebab tidak ada transparansi dan akuntabilitas disana serta yang menyusun dan yang mengusulkan kebijakan ini dari komite pengarah dan dewan pengawas ada konglomerat biodiesel disitu," papar Darto.
Ekonomi Senior Indonesia, Faisal Basri, mengkonfirmasi petani sawit sangat dirugikan atas pemberlakukan pungutan CPO. Ia menilai jika satu negara menerapkan pajak ekspor atau bea keluar atau pajak sawit, maka pembeli punya kemampuan jauh lebih besar untuk membebankan pajak ekspor tersebut kepada petani dan ini bisa dipastikan petani akan memperoleh harga di bawah harga internasional.
