Pemerintah Cabut Izin 34.448 Hektare Lahan HGU Perkebunan yang Terlantar

Presiden Joko Widodo (Dok.Antara/Desca Lidya Natalia)

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 6 Januari 2022 | 18:00 WIB

Sariagri - Pemerintah mencabut izin 34.448 hektare lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan. Presiden Joko Widodo mengatakan, dari 34.448 hektare HGU perkebunan yang dicabut, 25.128 hektare milik 12 badan hukum dan sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU terlantar milik 24 badan hukum.

"Izin penggunaan lahan negara baik untuk usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan kami cabut," kata Presiden Joko Widodo dalam konpers secara virtual, Kamis (6/1/2022).

Selain itu, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare juga dicabut pemerintah mulai 6 Januari 2022. Izin dicabut karena dinilai tidak aktif, tidak ada rencana kerja dan ditelantarkan.

Jokowi menegaskan pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar merata, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan dan kerusakan alam.

"Izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Sebab kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembenahan dan penertiban izin penggunaan lahan negara, lanjut Jokowi, merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pemberian izin penggunaan tanah negara.Baca Juga: Pemerintah Cabut Izin 34.448 Hektare Lahan HGU Perkebunan yang Terlantar
Pesan Jokowi ke Gubernur dan Bupati Agar Banjir Kalsel Tidak Terulang Lagi



Jokowi menambahkan, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemberian aset bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif termasuk kelompok petani, pesantren dan lainnya yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

"Indonesia terbuka bagi investor yang kredibel yang memiliki rekam jejak reputasi yang baik serta memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam," pungkas Jokowi.

Video terkait:

Video Terkait