Ini Persayaratan Tambahan dari Pemerintah untuk Program Peremajaan Sawit

Ilustrasi perkebunan sawit (Pixabay)

Editor: Arif Sodhiq - Jumat, 21 Januari 2022 | 18:10 WIB

Sariagri - Pemerintah pusat kembali menambah persyaratan untuk mendapatkan bantuan program peremajaan tanaman kelapa sawit. Persyaratan tambahan itu adalah harus ada surat kemitraan dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

"Kalau tahun lalu ada tambahan persyaratan program ini, yakni harus ada tanda tangan saksi batas tanah, kini harus ada surat kemitraan dengan PPKS. Kita siap fasilitasi petani mendapatkan persyaratan ini," ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, Jumat (21/1/2022).

Apriansyah mengatakan itu karena ada tiga kelompok tani di daerahnya yang telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Ditjen Perkebunan tetapi belum melengkapi surat kemitraan dengan PPKS. Tiga kelompok tani yang telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Ditjen Perkebunan adalah Kelompok Sinar Abadi, Kelompok Tani Cahaya Sejahtera dan Kelompok Tani Maju Bersama.

Setelah tiga kelompok tani yang memiliki lahan perkebunan seluas 340 hektare itu mendapatkan surat kemitraan dengan PPKS, dilanjutnya dengan penandatangan kesepakatan kerja dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kelompok tani dan pihak perbankan.

Menurut dia, pemerintah pusat menambah persyaratan baru untuk program peremajaan sawit yaitu kemitraan dengan PPKS untuk melakukan pengawasan agar pupuk dan benih kelapa sawit berkualitas. Setelah kelompok tani menerima penyaluran dana program peremajaan tanaman kelapa sawit, tahapan selanjutnya kontrak dengan pihak ketiga mulai dari "Lind Clearing" atau pembukaan lahan hingga tumbang chipping.Baca Juga: Ini Persayaratan Tambahan dari Pemerintah untuk Program Peremajaan Sawit
Usia di Atas 25 Tahun, Lahan Kelapa Sawit Seluas 3.235 Ha di Aceh Utara Diremajakan



Selanjutnya kelompok tani berkontrak dengan pihak ketiga sebagai penyedia pupuk dan bibit kelapa sawit dan pihak ketiga yang dipilih harus berdasarkan rekomendasi dari PPKS. Sehingga pupuk dan bibit kelapa sawit yang ditanam di lahan perkebunan yang mendapatkan program peremajaan tanaman kelapa sawit memenuhi standar dari PPKS.

"Pihak PPKS ini memiliki laboratorium sendiri untuk memeriksa kelayakan pupuk dan bibit kelapa sawit yang digunakan untuk program peremajaan tanaman kelapa sawit," pungkasnya. 

Video:

Video Terkait