Rame-rame Berharap Jokowi Buka Keran Ekspor CPO

Perkebunan kelapa sawit. (Antara)

Penulis: Yoyok, Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 5 Mei 2022 | 15:40 WIB

Sariagri - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan bahan baku minyak goreng lainnya baru berjalan beberapa hari. Tepatnya sejak Kamis (28/4/2022) atau sekitar 10 hari. Pelarangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya, jika harga minyak goreng terutama jenis curah sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter boleh jadi Jokowi akan mengendurkan kebijakannya. 

Namun, belum lagi kebijakan pelarangan ekspor CPO dievaluasi, sejumlah pihak terutama kalangan asing sudah mendesak Jokowi untuk membuka keran ekspor minyak sawit itu. Sekalipun bukan desakan namun pernyataan pengusaha asing khususnya dari India seolah-olah sebentar lagi kebijakan itu akan diubah.

Seperti dikutip sejumlah media, Chief Executive Officer dan Direktur Pelaksana Adani Wilmar, Angshu Mallick, mengatakan bahwa Indonesia tak mampu menahan stok terlalu lama karena keterbatasan tempat penyimpanan CPO. Ia memprediksi Indonesia membuka kembali ekspor CPO pada 10 Mei 2022.

“Mereka bisa menunggu 7-10 atau 15 hari, tetapi mereka harus mengekspor karena mereka tidak memiliki cukup penyimpanan untuk menyimpan minyak. Saya rasa pada 10 Mei seharusnya sudah mulai ekspor dan harga harus mulai turun karena tidak ada alasan lain untuk harga yang lebih tinggi,” kata bos sawit asal India itu kepada Financial Express, Kamis (5/5).

Ia menambahkan, harga CPO telah mencapai puncaknya dan akan mulai melandai mulai bulan Juni dan seterusnya. “Pada akhir Juni, kita akan melihat koreksi harga minyak nabati. Kami telah melihat puncaknya, dan pada Juni, kami akan melihat pasar terkoreksi,” kata dia.

India mengimpor 7,2 juta ton (MT) minyak sawit per tahun dari Indonesia dan Malaysia pada 2021-22, 5,4 MT di antaranya dalam bentuk CPO.

Sehari sebelumnya, lembaga pemeringkat Fitch Ratings Singapore Pte Ltd memperkirakan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng di Indonesia hanya berlaku sesaat atau kurang dari satu bulan. Alasannya, karena kebijakan itu akan berdampak pada penurunan profitabilitas produsen dan mata pencarian pekerja domestik.

Direktur Fitch Ratings Singapore, Akash Gupta, menyebutkan larangan ekspor tersebut akan menekan harga di dalam negeri, karena adanya kelebihan pasokan, serta mendorong kenaikan harga di pasar Malaysia.

"Namun, larangan ekspor tersebut kemungkinan akan berumur pendek, karena dampaknya terhadap profitabilitas produsen Indonesia dan mata pencaharian jutaan pekerja. Emiten di Indonesia memiliki ruang untuk menyerap dampak larangan sementara, tetapi risiko kredit akan meningkat jika pembatasan diperpanjang hingga beberapa bulan," papar Akash.

Dia menegaskan, larangan ekspor CPO Indonesia akan memperlebar selisih harga antara Malaysia dan Indonesia. Patokan spot Malaysia melonjak menjadi lebih dari 1.900 dolar AS per ton pada awal Maret 2022 dan rata-rata sekitar 1.600 dolar AS per ton (rata-rata di 2021 senilai 1.068 dolar AS per ton).

Akash menyebutkan pertumbuhan permintaan minyak goreng domestik akan kurang dari 1 juta ton pada 2022. "Kami pikir larangan ekspor tidak mungkin lebih dari satu bulan. Harga CPO kemungkinan akan turun tajam, karena pasar domestik tidak akan mampu menyerap peningkatan pasokan, membebani infrastruktur penyimpanan negara," ujarnya.

Asing boleh saja berharap namun keputusan tetap di tangan Presiden Jokowi. Lagi pula harga minyak goreng curah masih tinggi atau belum mendekati HET. Jadi, jangan desak Presiden Indonesia dengan sejumlah alasan.

Baca Juga: Rame-rame Berharap Jokowi Buka Keran Ekspor CPO
Waduh, Fitch Singapura Perkirakan Larangan Ekspor CPO Hanya Berlaku 1 Bulan

Presiden Jokowi juga sudah memberikan sinyal agar pihak yang terkait dengan minyak sawit untuk bersabar. Artinya, begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dia akan mencabut larangan ekspor. Alasannya, karena negara perlu pajak, devisa, surplus neraca perdagangan. “Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas penting," kata Jokowi dalam keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/5/).

Kini, diperlukan kesadaran industri minyak kelapa sawit memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Janganlah kita didikte asing demi kepentingan negaranya. Saat ini adalah momentum industri sawit Indonesia berjaya di dalam negeri dan berpengaruh di luar negeri.

Video Terkait