Serba Salah, Nasib Petani Sawit Kian Merana Dampak Pelarangan Ekspor CPO

Minyak goreng curah. (Antara)

Penulis: Arif Sodhiq, Editor: Reza P - Rabu, 11 Mei 2022 | 18:30 WIB

Sariagri - Kebijakan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) yang diterapkan pemerintah secara otomatis akan berdampak kepada petani sawit rakyat. Karena itu, pemerintah punya tanggung jawab menghindarkan petani sawit rakyat dari dampak negatif kebijakan itu.

Petani sawit rakyat paling rentan terdampak kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Apalagi pandemi COVID-19 belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2019 menyebutkan luas lahan sawit rakyat 5,9 juta hektare atau sekitar 41 persen dari luas total lahan sawit nasional. Sementara lahan BUMN hanya 4 persen dan sisanya 55 persen merupakan lahan sawit dari swasta besar.

Dengan penerapan kebijakan pelarangan ekspor CPO, proporsi sawit rakyat yang terdampak cukup besar. Setelah kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani langsung anjlok.

Harga TBS yang sebelumnya di kisaran Rp3.000-Rp4.000 per kilogram, kini hanya dihargai Rp1.200-Rp1.600 per kilogram. Akibatnya, petani menjadi rugi dan serba salah untuk menjual hasil kebunnya.

Anggota DPR Mulyanto meminta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib petani sawit rakyat. Salah satu caranya dengan membeli kelapa sawit rakyat sebagai bentuk tanggung jawab atas kebijakan yang telah diputusakan.

"Sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada mereka sebab pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskannya, terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah," ujarnya.

Baca Juga: Serba Salah, Nasib Petani Sawit Kian Merana Dampak Pelarangan Ekspor CPO
Duh! Petani Sawit Rugi Triliunan Rupiah Imbas Larangan Ekspor Migor

Salah satu insentif yang penting untuk meringankan beban petani sawit rakyat adalah melalui penyerapan terhadap produk TBS dengan harga wajar. Misalnya, dengan membeli dan mengolah biofuel atau bahan bakar nabati yang bersifat mandatori dari sawit rakyat.

Selain itu, pemerintah harus mendorong BUMN di sektor perkebunan dan anak perusahaannya yang mengolah hasil perkebunan untuk meningkatkan penyerapan produk TBS petani sawit rakyat. Upaya ini akan cukup menolong petani sawit rakyat selama masa pelarangan ekspor CPO.

Video Terkait