DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Petani Sawit

Ilustrasi tandan buah segar sawit (Flickr)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 12 Mei 2022 | 16:45 WIB

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto minta pemerintah meminimalisasi risiko kebijakan pelarangan ekspor CPO bagi rakyat kecil, khususnya petani sawit rakyat. Para petani harus dibela dan diberi insentif selama pelarangan ekspor tersebut berlangsung. Jangan dibiarkan menjadi korban kebijakan Pemerintah.

“Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya,” ujar Mulyanto kepada awak media.

Mulyanto memperkirakan adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan terus berlanjut hingga dua bulan ke depan. Sebab daya tahan pengusaha migor bergantung pada kapasitas tangki penyimpanan dan pengolahannya (refinery). Para pakar menyebut rerata kapasitas penyimpanan sekitar 60 hari. Sedang kapasitas refinery bisa mencapai satu tahun.

“Jadi paling tidak, efek larangan eskpor CPO ini akan muncul secara signifikan pada 6 minggu ke depan. Itu waktu yang tidak pendek. Karena risiko yang harus ditanggung dari kebijakan larangan CPO tersebut sangat mahal,” ujarnya.

Untuk itu, Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri agar bekerja ekstra keras. "Jangan business as usual. Setiap hari argometer risiko kebijakan jalan terus," terangnya.

Sebagai tambahan informasi, harga TBS petani rakyat sudah anjlok. Di Riau, sebagai daerah lumbung sawit nasional, Tim Penetapan harga TBS untuk periode 11-18 Mei 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp972,29 per kg menjadi Rp2.947,58 per kg.  

Sariagri - Sementara devisa negara hilang sebesar Rp. 27 triliun per bulan atau sekitar Rp. 1 triliun per hari dari ekspor sawit. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri kita, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut. Termasuk kekhawatiran nasib 16.2 juta pekerja industri sawit.

Video Terkait