Kemenkeu Bakal Evaluasi Dampak Pelarangan Ekspor CPO

Ilustrasi tandan buah segar sawit (Flickr)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Reza P - Sabtu, 14 Mei 2022 | 09:00 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan terus mengevaluasi soal dampak larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya seperti minyak sawit mentah (CPO) serta turunannya.

"Ini (dampak larangan ekspor) akan terus kita evaluasi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Taklimat Media.

Febrio menjelaskan bahwa pemerintah memiliki prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pokok. Maka dari itu, kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah disebut sudah sejalan dengan tujuan itu. Kebijakan yang pemerintah ambil akan terus konsisten dengan prioritas tersebut.

"Prioritas-prioritas ini terus akan kita lihat dan evaluasi hari demi hari, minggu demi minggu, memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tetap terjaga, daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pokok di Indonesia tetap terjaga," terangnya.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) alias minyak sawit mentah sejak Kamis 28 April 2022 lalu, hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," kata Jokowi secara virtual, Jumat (22/4/2022).

Jokowi memastikan pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air.

Video Terkait