Pengacara Petani: Polisi Abaikan Sengketa Lahan di Muko-muko

Puluhan petani di tangkap di Mukomuko, Bengkulu. (Antara)

Editor: M Kautsar - Senin, 16 Mei 2022 | 13:20 WIB

Sariagri - Kasus penangkapan 40 orang Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) yang diduga terlibat pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT Daria Dharma Pratama (DDP) menjadi pembicaraan masyarakat. Menurut kuasa hukum pelaku dan Direktur Akar Law Office (ALO) Zelig Ilham Hamka menyebut penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anggota PPPBS merupakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan tindakan sewenang-wenang (arbitrary detention) kepada masyarakat. Alasannya karena saat ini sedang diupayakan penyelesaian konflik agraria di lahan tersebut masih dilakukan melalui skema TORA.

Zelig mengatakan sengketa keperdataan kepemilikan hak (konflik agraria) yang terjadi di lahan a quo yang harus diselesaikan melalui jalur perdata sebagaimana prinsip prejudicial geschill dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, diabaikan oleh aparat kepolisian saat melakukan proses penangkapan.

Dalam hal ini, seharusnya masyarakat tidak ditangkap dan pihak kepolisian seharusnya mengambil posisi netral. Alasan selanjutnya adalah proses penangkapan dilakukan oleh Brimob yang berseragam lengkap dan membawa laras panjang diduga kuat mengintimidasi masyarakat yang sedang melakukan aktivitas panen di lahannya.

"Serta proses penangkapan yang tidak manusiawi, yakni menelanjangi setengah badan, mengikat tangan masyarakat dengan tali plastik dan menyita HP milik masyarakat," kata Zelig.

Selain itu, penangkapan yang berlangsung juga diduga diwarnai dengan kekerasan. ALO menilai aparat kepolisian harus tetap memperlakukan setiap orang secara manusiawi.

Hal ini ditegaskan kembali melalui Pasal 45c Perkap Nomor 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM, disebutkan bahwa, “tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.”

Zelig mengatakan setelah 40 orang anggota PPPBS ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Resor Mukomuko, 40 orang tersebut menjalankan proses pemeriksaan tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Hal tersebut merupakan bentuk Pelanggaran terhadap Pasal 54 KUHAP.

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini,” ucap dia.

Sampai saat ini, kata Zelig, kuasa hukum dari ALO masih dibatasi bertemu dengan tersangka dengan alasan tidak ada penyidik yang mendampingi. Padahal penasehat hukum memiliki kebebasan untuk mendampingi kliennya dalam semua tingkatan untuk kepentingan pembelaannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan tanpa pendamping hukum berpotensi menempatkan para korban berada dalam situasi rentan sehingga sulit memastikan para korban memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik sebagaimana asas non self Incrimination dan Pasal 52 KUHAP.

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim,” ucap dia.

Forum Kepala Desa di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengajukan penangguhan penahanan 40 orang petani, tersangka kasus dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT Daria Dharma Pratama (DDP).

"Kami telah rapat dengan beberapa kepala desa dan kami sepakat mengajukan penangguhan penahanan warga yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) kepada polisi," kata Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Mukomuko Dahri Iskandar.

Dahri juga mempertanyakan legalitas PT DDP di wilayah tersebut menggarap lahan PT BBS hanya dengan surat pinjam pakai lahan HGU PT BBS. "Apakah ada aturan yang mengatur surat pinjam pakai lahan HGU," katanya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan legalitas izin prinsip HGU PT BBS yang pernah diterbitkan oleh pejabat organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat.

"Kalau pejabat tersebut mengeluarkan izin prinsip di lahan HGU PT BBS, itu artinya dia telah melangkahi kewenangan Gubernur," ujarnya pula.

Kepolisan Resor Mukomuko, Polda Bengkulu, menetapkan 40 tersangka kasus pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT Daria Dharma Pratama (DDP), perusahaan perkebunan sawit di daerah ini.

Selain menangkap 40 tersangka pencurian sawit perusahaan, kata Kepala Kepolisian Resor Mukomuko AKBP Witdiardi, penyidik juga mengamankan barang bukti alat panen sawit atau "enggrek", mobil, buah sawit, dan handphone.

“Handphone juga kita sita karena dalam panen buah sawit ini terorganisasi dan ada yang mengajak. Ada dua dari 40 orang tersangka ini yang menggerakkan warga melalui pesan WhatsApp untuk panen buah sawit di atas lahan hak guna usaha milik perusahaan," ujar Witdiardi, Jumat (14/5/2022).

Baca Juga: Pengacara Petani: Polisi Abaikan Sengketa Lahan di Muko-muko
Manfaatkan Momen, Malaysia Bakal Potong Pajak Ekspor Sawit Penuhi Pasar

Aparat penegak hukum kemudian membawa para tersangka ke mapolres setempat. Dia mengklaim para pelaku juga mengakui tandan buah segar kelapa sawit yang mereka panen tersebut milik perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.

Menurut dia, sebagian dari 40 warga setempat ini melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan karena desakan kebutuhan di samping karena adanya ajakan dari tersangka lain untuk ikut memanen sawit. Polisi akan melakukan pengembangan kasus ini untuk mengetahui berapa kali mereka ini melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan dan berapa banyak buah yang sudah mereka panen dari lahan HGU milik perusahaan tersebut.

Video Terkait