Anggota DPR Desak Pemerinah Selesaikan Konflik Agraria

Anggota DPR RI Komisi IV, Johan Rosihan. (Dok. DPR RI)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Tatang Adhiwidharta - Selasa, 17 Mei 2022 | 18:50 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan turut menyesalkan tindakan aparat keamanan yang menangkap puluhan petani kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Johan menyebutkan bahwa tindakan ini justru memperuncing konflik lahan antara petani dan perusahaan yang telah berlangsung belasan tahun namun tak kunjung selesai.

“Atas kejadian ini, saya mendesak Pemerintah harus hadir menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh khususnya yang terjadi di sektor perkebunan, sebab Pemerintah harus sadar bahwa 60% konflik agraria terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit dengan luasan lahan yang cukup besar dan selalu terjadi di sepanjang Pulau Sumatera dan Pulau lainnya”, kata Johan kepada awak media, Selasa (17/2/2022).

Politisi dari fraksi PKS ini menyebutkan bahwa seringkali upaya penyelesaian sengketa lahan selalu gagal, bahkan seringkali petani mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil karena bargaining yang lemah dibanding perusahaan yang punya kuasa modal.

Oleh karenanya, Johan berharap Pemerintah dapat berlaku adil pada petani dan meminta aparat untuk bisa bersikap lebih manusiawi kepada petani karena mereka seringkali menjadi korban dalam situasi konflik lahan ini.

Johan menilai kasus lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang terjadi di Bengkulu ini akibat lahan yang telah dikelola oleh petani sawit diambil alih oleh perusahaan melalui keterangan akta pinjam pakai sehingga memunculkan konflik tanpa penyelesaian.

“Kasus di Bengkulu ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus penguasaan lahan oleh perusahaan pemilik modal dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit”, tutur Johan.

Johan berharap Pemerintah bisa mengurai benang kusut penyebab konflik dan selalu menghadirkan sikap yang adil bagi petani dan pihak mana pun serta membantu petani karena mereka membutuhkan lahan untuk perkebunan sawit dan berupaya meningkatkan sumbangsih perusahaan pada desa penyangga dan masyarakat sekitarnya.

“Saya menilai akar konflik ini terjadi akibat adanya kepemilikan lahan yang dianggap ditelantarkan dan belum digarap serta kegagalan mekanisme proses ganti rugi dari lahan yang menjadi sengketa, maka Tindakan menangkap massal para petani sawit adalah Tindakan gegabah dan sembrono dengan tuduhan pencurian Ketika petani panen di lahan konflik, untuk itu pemerintah harus segera hadir membantu proses penyelesaian konflik ini,” pungkasnya.

Video Terkait