Perusahaan Kelapa Sawit Wajib Audit, Luhut: Kok Berkantor Pusat di LN?

Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Antara/HO-Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/pri)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Jumat, 27 Mei 2022 | 13:40 WIB

Sariagri - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan permasalahan minyak goreng. Salah satu konkret ke depan ia ingin mengaudit semua perusahaan sawit.

Maklum saja, masih ada perusahaan kelapa sawit yang berkantor pusat di luar negeri. Lantas mantan kepala Staf Kepresidenan itu akan melakukan audit secara menyeluruh terhadap perusahaan minyak kelapa sawit.

Ia ingin memastikan perusahaan minyak kelapa sawit wajib memiliki kantor pusat d Indonesia.

"Anda sudah baca di media, kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut ketika berbicara di sela seminar yang digelar di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Kamis (27/5/2022).

Luhut menegaskan apabila audit perlu dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada, mulai dari luasan kebun, produksi, hingga kantor pusatnya.

"Saya lapor presiden, 'Pak headquarter-nya harus semua pindah ke sini'," kata Luhut.

Menurutnya, masih banyak perusahaan minyak kelapa sawit yang berkantor pusat di luar negeri. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia," paparnya.

Baca Juga: Perusahaan Kelapa Sawit Wajib Audit, Luhut: Kok Berkantor Pusat di LN?
Refly Harun Sindir Keputusan Jokowi Atasi Migor: Luhut Lagi, Luhut Lagi

"Nanti kita audit semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan," ujar Luhut kepada awak media.

Nantinya, audit itu meliputi luas lahan, hak guna usaha (HGU), produksi hingga kantor pusat. Khusus untuk kantor pusat, Luhut mengatakan tidak boleh ada kantor pusat perusahaan kelapa sawit di luar wilayah NKRI.

"Harus di Indonesia supaya pajaknya," pungkasnya.

Video Terkait