Agar Harga Migor Turun DPR Dorong Pemerintah Tegas Terhadap Pengusaha Sawit

Ilustrasi Gedung DPR (Wikipedia)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Jumat, 27 Mei 2022 | 19:05 WIB

Sariagri - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mencabut izin larangan ekspor CPO.  Hal ini dilakukan lantaran, ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sudah terpenuhi dengan baik.

Lalu, apakah pencabutan larangan ekspor minyak goreng dapat menstabilkan harga? Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah mengatakan adanya kemungkinan harga minyak goreng turun di pasaran. Hanya saja, harga yang dikehendaki tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

"Mungkin ada impactnya (untuk harga migor) karena memang dikehendaki oleh mereka (pengusaha) adalah kenaikan harga," kata dia saat dihubungi Sariagri, Jumat (27/5/2022). 

"Kalau menurut saya, kalau kemudian terjadi stabilitasi harga, sebaiknya jangan harga setelah gonjang ganjing itu yang dijadikan ukuran harga stabil," ujarnya.

Menurut Luluk, harga stabil bukanlah harga yang sesuai dengan keinginan pengusaha, yaitu Rp.14 ribu per liter. 

"(Kalau mau dibilang stabil) sebaiknya harga sebelum keguncangan. Dulu bahkan, di retail modern kita masiu bisa dapet harga 12500 itu utk kemasan premium. Itu bisa enggak kembali lagi?," ujarnya. 

"Kan selalu enggak pernah bisa. Letika kebijakan berubah, ketika ini sudah menguntungkan pengusaha tidak serta merta bisa kembali menjadi normal sebelum terjadinya kelangkaan,"  jelas dia. 

Untuk itu, Luluk meminta agar lebih tegas dalam menertibkan hulu hingga hilir industri kelapa sawit di Indonesia.  Pasalnya, hingga hari ini masih banyak oknum-oknum di pasaran yang menjual harga minyak goreng curah di atas HET. 

"Terkait hulunya, pemerintah harus tegas terhadap pengusaha-pengusaha sawit yang mereka sebagian merangkap sebagai produsen minyak goreng, mereka juga punya penguasaan jalur distribusi jadi memang ada penguasaann hulu hilir yang dimiliki oleh orang per orang atau perusahaan tertentu," kata dia. 

"Ini yang paling rentan karena mereka punya kemampuan menaikan harha dan mengontorl situasi sehingga negara bisa kalah terhadap mereka, jelasnya. 

Baca Juga: Agar Harga Migor Turun DPR Dorong Pemerintah Tegas Terhadap Pengusaha Sawit
BLT Minyak Goreng, Legislator: Bukan Solusi Atasi Harga Mahal

Sementara itu, terkait penunjukan Luhut Bindsar Pandjaitan untuk mengatasi harga minyak goreng sangat disayangkan oleh Luluk. 

"Saya enggak ngerti sama dasar pertinbangannya, tetapi kan menteri yang teknis mengurusi ini kemana?" tanyanya. 

Dikatakan Luluk, publik memiliki pandangan tersendiri terkait penunjukan Luhut sebagai penanggung jawab harga minyak goreng. 

"Kan, semua urusan di kabinet kan ada fi Pak Luhut," pungkasnya.