Harga TBS Sawit Anjlok, Apkasindo Minta Pemerintah Ambil Langkah Tegas

Ilustrasi kelapa sawit. (Antara)

Editor: Dera - Selasa, 28 Juni 2022 | 06:00 WIB

Sariagri - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Aceh Selatan meminta Pemerintah Pusat hingga daerah diminta mengambil langkah tegas mengatasi turunnya harga tandan buah segar (TBS) kepala sawit sejak pekan terakhir.

"Dalam beberapa minggu terakhir hargaTBS kelapa sawit di semua daerah terus mengalami penurunan yang signifikan termasuk di Aceh Selatan," kata Ketua Apkasindo Aceh Selatan Helmi Rahmad, di Banda Aceh, Senin (27/6). 

Helmi mengatakan, pasca pencabutan larangan ekspor CPO oleh Presiden Jokowi harga beli TBS di tingkat pengepul masih dikisaran Rp1.700-Rp1.800 per kg. Namun dalam beberapa pekan ini harga TBS merosot di tingkat petani dengan harga beli sekitar Rp700-800/kg.

Karena itu, dirinya berharap pemerintah dapat mengambil langkah kongkrit mengatasi masalah tersebut agar para petani sawit tidak terus menerus dirugikan, apalagi harga panen lebih mahal daripada harga jual

Helmi mencontohkan, khusus di Aceh Selatan, dalam beberapa hari terakhir ini, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di sana hanya membeli TBS Sawit dikisaran harga Rp1.095 kg. Padahal sebelumnya mencapai Rp2.800 hingga Rp3.000 per kg

"Kami meminta kepada pemerintah jangan menutup mata terkait hal ini, Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh maupun Aceh Selatan juga harus segera turun lapangan mencari solusi terhadap masalah ini," ujarnya.

Selai itu, kata Helmi, pihaknya sepakat dengan usulan Apkasindo pusat agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka pasar lelang CPO dan TBS hasil petani sawit diolah menjadi CPO oleh PKS milik PT Perkebunan Nusantara.

Baca Juga: Harga TBS Sawit Anjlok, Apkasindo Minta Pemerintah Ambil Langkah Tegas
Pabrik Sawit Harusnya Bisa Sejahterakan Petani



Dalam kesempatan ini, Helmi juga meminta agar pemerintah segera melakukan revisi peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2018 agar tidak ada disparitas antara TBS hasil kebun mitra dan kebun swadaya.

"Kita juga berharap adanya revisi beleid agar memuat konsekuensi hukum pidana dan perdata tegas apabila tidak patuh terhadap harga yang ditetapkan dinas perkebunan," ungkap Helmi Rahmad, seperti dilansir Antara. 

Video Terkait